Sri Mulyani: Saya Melanggar Apa?

Sebanyak 5 dari 9 Fraksi di DPR menilai bailout Bank Century salah. Meski tidak menyebutkan nama-nama yang bersalah, namun nama Menteri Keuangan Sri Mulyani ada dalam lampiran rekomendasi fraksi-fraksi.

Atas sikap fraksi-fraksi tersebut, Sri Mulyani tetap merasa apa yang dilakukannya untuk menyelamatkan perekonomian dengan mengucurkan bailout Bank Century tidak salah.

“Saya melanggar apa kalau boleh tahu?” ujar Sri Mulyani saat ditanya soal implikasi hukum adanya pemanggilan KPK sebagai tindak lanjut dari rekomendasi DPR.

Saat ditanya adanya indikasi kerugian negara akibat bailout Bank Century sebesar Rp 6,7 triliun, lagi-lagi Sri Mulyani menepisnya.

“Lah iya, saya tanya, yang merugikan negara itu siapa?” cetusnya lagi kepada wartawan di kantor Wapres, Jakarta, Rabu (3/3/2010).

Saat ditanya mengenai implikasi hukum dari proses politik di DPR, lagi-lagi Sri Mulyani malah bertanya balik.

“Kalau ada masalah hukum, saya tanya yang mana yang mau dihukumkan?” imbuhnya lagi.

“Kalau merger kan BI. Bailoutnya sebelah mana? Kan saya yang di bailout. Yang mana yang masalah di-bailout itu? Saya boleh tahu nih, supaya anda ngga bingung juga karena seolah olah ini ada suatu perampokan besar. Coba lihat yang bailout itu sebelah mana yang dimaksud,” imbuhnya.

Sri Mulyani menegaskan, jika yang dipermasalahkan adalah masalah hukum Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) dan Komite Koordinasi (KK), maka lembaga yang berwenang menangani bukan lah KPK.

“Kecuali saya ada indikasi korupsi atau saya mengambil uang atau saya menguntungkan orang lain by design. Tapi kalau dispute mengenai KK itu legal atau tidak legal, kita bawa saja. Saya rasa bukan KPK yang menangani,” tegasnya.

Seperti diketahui, rapat paripurna hari ini akan membahas 2 opsi berdasarkan rekomendasi Pansus Hak Angket Bank Century. Opsi itu adalah:

Opsi A: Proses fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) dan penyertaan modal sementara (PMS) tidak ada kesalahan baik kebijakan maupun pelaksanaannya.

Opsi C: Terdapat kesalahan dalam pengambilan kebijakan FPJP dan PMS dan pelaksanaan kebijakan.

Opsi A didukung oleh Fraksi Partai Demokrat dan FPKB. Opsi C didukung oleh Fraksi Partai Golkar, PDIP, PKS, Gerindra dan Hanura. Dua fraksi tidak menyampaikan pilihan opsinya yakni FPAN dan FPPP.

http://www.detikfinance.com/read/201…-melanggar-apa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: